Kabupaten Mamasa,
Sulawesi Barat, "Pendampingan
SPM ADBBisa
Mengakselerasi Mutu Pendidikan"
Cerita ini direkam
pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan Nara sumber Asmadi, S.Pd.I,MM. (Kabid
Pendidikan Dasar ) Dinas Pendidikan Kab.Mamasa
Dalam
sebuah kesempatan DAT bertemu dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Kabupaten Mamasa dimanfaatkan untuk melakukan diskusi dan wawancara
singkat dengan bapak Asmawi, S.Pd. Selaku Kabid Dikdas.
Selama ini masih banyak guru-guru dan Kepala Sekolah yang tidak tahu bahwa ada
SPM Pendidikan Dasar nanti setelah ada sosialisasi dari Program PKP SPM baru
dapat dipahami. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor
Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus
disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk
memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat
layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah
mereka masing-masing.
SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar
Nasional Pendidikan (SNP). PM
tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
Pendampingan ADB ini membantu kita menyusun perencanaan program/kegiatan untuk
mencapai SPM. Dengan terlebih dahulu dilakukan sensus pada semua sekolah
sehuingga ketahuan persentasi pencapaiannya. Hasil pemetaan terhadap kinerja
layanan dinas pendidikan/depag yang menjadi bagian dari Tanggungjawab Dinas
Pendidikan serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki juga
tanggungjawab. Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai
SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan menganalisis dan telah
mengetaui pencapaian masing-masing indikator. Hasil analisis kondisi pencapaian
SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program,
kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis
pencapaian SPM.
Dengan
demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan harus memperhatikan
kondisi pencapaian SPM Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan
sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor
dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan
berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM.
Hasil sensus mengenai
pencapaian SPM harus disampaikan kepada pemangku kepentingan DPRD harus paham
supaya bisa menambah anggaran untuk pemenuhan SPM, Bupati juga harus tahu, kita
harus presentasi di depan bupati dan anggota DPRD supaya mereka tahu dan bisa
memberikan dukungan politik untuk penganggaran. Kita juga harus bicara prioritas
pemenuhan, tidak usah muluk-muluk tetapi realistis saja mana indikator yang
paling mendesak untuk dilakukan maka harus sudah dibuat perencanaannya sekarang
untuk dimasukkan di APBD 2016.
Kabupaten Maluku Barat Daya,
Komentar Singkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan PKP SPM
Pay A. Leunufna, S.Sos (Kabid SD ) Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten
Maluku Barat Daya
Program PKP SPM
di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah berjalan beberapa kegiatan
diantaranya kegiatan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Dunia Usaha
mempunyai dampak yang positif dan signifikan terutama terkait dengan tanggung
jawab kemajuan pendidikan dasar yang pada awalnya pemahaman mereka adalah
tanggung jawab Dinas Pendidikan saja akan tetapi tanggung jawab semua pihak
dilingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Sebagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten memiliki kewenangan dan
tanggung jawab untuk membuat rencana tindak lanjut, isi dari rencana tindak
lanjut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan SPM
Pendidikan Dasar .
Rencana tindak
lanjut tersebut tidak selalu dalam bentuk dana/anggaran tetapi bisa dalam bentuk
lain seperti kebijakan atau kegiatan lain seperti peningkatan kapasitas. Kami
berharap rencana tindak lanjut yang telah jabarkan dalam kegiatan ini dapat
menjadi rujukan dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku kepentingan di
tingkat Kabupaten dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas serta dalam mendukung
pelaksanaan program PKP-SPM Dikdas. (Tiakur, 22
Oktober 2015)
Kabupaten Maluku Barat Daya,
Komentar Singkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan PKP SPM
Drs. John N.
Leunupun (Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)
Pemangku kepentingan tingkat Kabupaten
Maluku Barat Daya diharapakan dapat membandingkan bahwa kondisi sekolah/madrasah
dan kwalitas pendidikan di Indonesia atau di Kabupaten Kota, beberapa sekolah/madrasah
mungkin berada dalam kondisi yang tidak memadai, dan beberapa lainnya sudah
memiliki fasilitas memadai bahkan lebih dari memadai, kondisi ini menimbulkan
perbedaan pelayanan yang sangat nyata. Sekolah/madrasah dengan kondisi yang
memadai dapat memberikan pelayanan yang baik dan sebaliknya sekolah/madrasah
dengan kondisinya sangat kurang tidak akan dapat memberikan layanan yang baik.
Oleh karena itu
dengan adanya Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan Standar Pelayanan Minimal
(PKP SPM) di kabupaten Maluku Barat Daya sangat membantu dalam memberikan
pemahaman kepada para Pemangku kepentingan terutama kepada Anggota DPRD yang
membidangi, agar kedepannya program terkait dengan peningkatan kapasitas sarana
pra sarana pendidikan dapat mengitegrasikan kedalan RENJA SKPD disetiap tahunnya.
Harapan besar
Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Maluku Barat Daya agar para Pemangku
Kepentingan dapat memberikan ruang berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam
bentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pendidikan dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dan
kesenjangan yang semakin nyata yang terjadi antar Kabupaten/ Kota selama otonomi
daerah berlaku di Indonesia. (Tiakur, 26
Oktober 2015)
Camat Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Jamil Tengkeran, SH, MM. tentang Program
PKP-SPM Dikdas
“Syukur
Alhamdulillah, camat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi SPM Dikdas. Saya
senang diundang mengikuti kegiatan sosialisasi SPM Dikdas kemarin. Penting juga
memang kami camat untuk mengetahui standar pelayanan minimal pendidikan dasar
karena puluhan SD/MI dan SMP/MTs berada di wilayah tanggung jawab kami. Sebagai
penanggung jawab wilayah kecamatan, kami merasa bahwa kegiatan sosialisasi SPM
memberi banyak manfaat terutama dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan
pendidikan dan implementasinya di wilayah tanggung jawab kami. Dengan memahami
indikator sarana dan prasarana misalnya, kami bersama-sama dengan UPTD dan
pengawas sekolah, bisa berkontribusi dalam menentukan sekolah-sekolah yang layak
memperoleh bantuan rehabilitasi di wilayah tanggung jawab kami sehingga bantuan
rehabilitasi sekolah tepat sasaran. Seandainya pihak kecamatan dilibatkan sejak
awal dalam kegiatan PKP-SPM Dikdas ini, kami tentu dapat ikut memberi andil
dalam mempercepat pemenuhan indikator SPM Dikdas.
Terkait dengan
kesenjangan / masalah distribusi guru yang belum merata, sesungguhnya bisa
teratasi bila kebijakan distribusi / mutasi guru dikoordinasikan secara baik
dengan pihak-pihak pemangku kepentingan di tingkat kecamatan termasuk UPTD dan
camat. Jika kebijakan distribusi guru ini terkoordinasi dengan baik, maka guru
mapel tertentu tidak akan bertumpuk pada sekolah tertentu, sementara sekolah
lain justru kekurangan guru mapel tersebut. Semakin banyak pihak yang dilibatkan
dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan distribusi / mutasi guru
misalnya, akan semakin baik dan semakin mudah mengontrol implementasinya.
Setelah kami memahami
indicator pemenuhan SPM Dikdas lewat kegiatan sosialisasi SPM kemarin, maka saya
terinspirasi untuk menginisiasi dan memaksimalkan rapat koordinasi dan evaluasi
lintas sektor di wilayah kecamatan kami. Gagasan ini terasa penting sebagai
upaya untuk mempercepat pemenuhan indikator SPM Dikdas dan meningkatkan kualitas
layanan pendidikan di tingkat kecamatan. Kami akan berusaha melakukan rapat
koordinasi dan evaluasi layanan pendidikan secara berkala, paling tidak per
triwulan, dalam wilayah kecamatan Luwuk Utara ini. Rapat koordinasi dan evaluasi
layanan pendidikan ini akan melibatkan stakeholder kecamatan seperti UPTD Dikbud,
pengawas sekolah, kepala SD/MI, kepala SMP/MTs, lurah dan kepala desa, serta
pihak kecamatan sendiri. Semoga ke depan ini kami bisa ikut andil dalam
mempercepat pemenuhan beberapa indicator SPM di wilayah kecamatan Luwuk Utara
seperti indicator sarana dan prasana sekolah serta distribusi guru mapel seperti
yang saya sudah sebutkan di atas. Indikator SPM Dikdas lainnya yang dapat kami
sentuh adalah indikator 27 (manajemen berbasis sekolah), dalam hal ini melalui
rapat koordinasi dan evaluasi lintas sektor di wilayah kecamatan Luwuk Utara
kami dapat ikut serta mendorong transparansi penggunaan anggaran di sekolah
terutama dana BOS dan DOS.”
Commitment and
Strategy for Achievement of MSS in Pohuwato through a MSS Roadmap
The development of a strategy for achievement of MSS in Pohuwato is now at
the stage of workshops and analysis for formulation of the roadmap based on
MSS measurement. An example of government commitment is seen in the
implementation of a workshop attended by the Head of the DEO Ms Lusiana
Bouty; the Government Secretary Drs. Djoni Nento; the Head of the local
Parliament Nasir Giasih; the Deputy Head of the local Parliament Mr. Syaiful
Mbuinga; the Head of Committee 1 (budgeting) Mr. Wawan Hatama; and the Head
of Committee 3 (education) Mr. Beni Nento. In his opening speech, the
Government Secretary said that in order to create better education quality
educators need to have good capabilities in information technology because
all information related to education management builds on information
technology. In his formal opening of the workshop, the Head of the
Parliament of Pohuwato mentioned that the budget for education receives the
biggest share of all work units for regional assets (SKPD) in Pohuwato. He
also said that the RPJMD 2010-2015 was revised in 2014 and refers to the
achievement of the MSS. Minimum servicing in basic education is very much
needed, but not only here, also all SKPD need to have minimum servicing
standards. The SKPD for education through the MSS CDP program have the basis
for achievement of the MSS while the other SKPD lack support to improve
their personnel capabilities in relation to implementation of the MSS.
Training of school Inspectors, heads of schools and teachers in implementing
MSS in basic education
This year Pohuwato trained all heads of schools, school inspectors and
teachers in implementation of the MSS. The objective was to obtain valid and
reliable school data (census) on MSS implementation. Training of school
inspectors was carried out from 12-14 July 2015, for school heads from 27-30
August 2015.
Program PKP-SPM Dikdas Efektif Memperbaiki Perencanaan dan Penganggaran Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kehadiran
program PKP-SPM Dikdas di kabupaten Banggai mulai dirasakan manfaatnya oleh
stakeholder pendidikan. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kabupaten Banggai, Dr. Tasman Malusa, M.Pd. mengungkapkan bahwa program PKP-SPM
Dikdas sangat bermanfaat dalam menata perencanaan dan penganggaran daerah di
bidang pendidikan. Data hasil survei / kuesioner misalnya memberikan gambaran
yang nyata tentang posisi capaian indikator pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten
Banggai. Jika kuesioner semua SD dan SMP yang terkumpul sudah diinput dan
dianalisis, maka dinas pendidikan dan kebudayaan melalui bidang Dikdas akan
memiliki data yang lebih komprehensif dan tentu saja sangat penting untuk
melihat kesesuaian dan ketepatan rencana-rencana kegiatan yang sudah disusun
dalam DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai..
Dari beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait SPM Dikdas yang sudah
kami selenggarakan, diperoleh informasi bahwa tenaga pendidik (guru dan kepala
sekolah) di kabupaten Banggai ini belum semuanya berkualifikasi sarjana (S1 atau
D-IV). Ini berarti bahwa kami perlu berupaya untuk mendorong mereka agar segera
melanjutkan pendidikannya, setidaknya. Sejauh ini, kami sudah bekerjasama dengan
Universitas Terbuka (UPBJJ Palu) dalam rangka mensarjanakan guru-guru yang masih
berijazah D2 dan D3. Nah, jika masih ada lagi guru non sarjana yang belum ikut
pada program ini, akan kami tetap berusaha memfasilitasinya.
Belajar dari pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait SPM
beberapa saat yang lalu, maka sekarang dan ke depan ini Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan akan memprioritaskan kegiatan non fisik terutama pelatihan dan
workshop peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah,
pemberdayaan KKG, KKKS, MKKS, MGMP sekolah, dan MGMP kabupaten agar proses
pembelajaran bisa semakin meningkat. Tentu saja penyediaan infrastruktur
pembelajaran pada sekolah-sekolah tertentu yang capaian indicator pemenuhan
SPM-nya masih rendah juga tetap akan diperhatikan
Perusahaan
Minyak Siap Bersinergi dengan Program Uni Eropa di Kabupaten Seram Bgian Timur
Pertemuan dalam rangka “Sosialisasi Program Peningkatan Kapasitas Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP SPM DIKDAS) di Kabupaten
Seram Bagian Timur (SBT) membuahkan hasil yang sangat menggambarkan dimana
perusahaan minyak yang sedang beroperasi di wilayah ini (KARLEZ atau KRZ dan
CITIC Seram Energy Limited) siap bersinergi untuk menyukseskan program yang
disponsori oleh Uni Eropa melalui fasilitasi oleh Asian Development Bank (ADB).
Pertemuan yang diadakan pada hari Jum’at, tanggal 4 Desember 2015 di Pante RM.
Bola Guling, diawali sambutan dari Kadis Pendidikan, Achmad Rumaratu yang
menekankan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan
pemerintah daerah khususnya menyangkut pendidikan dan pada bagian lain beliau
mengungkapkan, “Perjalanan dinas pendidikan selama ini masih mengalami kendala
yang sangat banyak namun penting untuk dikurangi, dengan adanya program yang
didanai oleh dana hibah dari Uni Eropa diharapkan dapat memberikan perubahan
segar di Bumi Wotu Nusa” terutama tentang pentingnya keterlibatan dari
Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Inisiasi pertemuan seperti ini baru pertama kali dilakukan sehingga diharapkan
dapat menjadi momentum dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Sehingga
kegiatan ini pada masa yang akan datang intensitasnya bisa ditingkatkan. Hatab
Kilbaren (Kepala Humas CITIC Seram Energy Limited), mengungkapkan “Perusahaan
telah banyak membantu program yang ada di Dinas Pendidikan selama ini, hanya
yang menjadi persoalan adalah adanya aturan internal perusahaan yang membatasi
bantuan hanya pada radius-radius tertentu sehingga ini nantinya akan dibahas
lebih lanjut, termasuk membicarakannya dengan BP Migas. Perlu diperhatikan bahwa
pada sisi lain ada kendala juga dari Dinas penerima. Sebagai suatu gambaran,
pernah perusahaan memberikan uang tunai senilai Rp. 1 Milyar untuk peningkatan
kapasitas guru tetapi yang terjadi saat itu adalah ada nilai bantuan yang tidak
diberikan pada guru sasaran sehingga yang terjadi dari sekitar 14 tempat sasaran,
hanya ada 3 orang yang berhasil dari sasaran tersebut, hal ini membuat
perusahaan menghentikan jenis bantuan tersebut”.
Lebih lanjut Pak Hatab mengungkapkan bahwa “Walaupun ada pergantian kepemilikan
perusahaan dari negara Kuwait ke negara Hong Kong tetapi perhatian ke dunia
pendidikan tetap, misalnya bantuan buku-buku ke sekolah, bantuan biaya asrama
untuk mahasiswa dan untuk kedepannya pihak perusahaan akan bersinergi dengan
program ini jika regulasi dalam bentuk Perda pengelolaan pendidikan sudah ada
sebagai landasan hukum untuk bekerjasama”. Dukungan tentang akan diupayakannya
kerjasama dengan program ini diungkapkan oleh Juhandy Risafortta (Staf KARLEZ
atau KRZ) “Sama seperti perusahaan dari CITIC Seram Energy Limited, perusahaan
kami juga telah bekerjasama dengan dinas pendidikan, misalnya kami telah
bekerjasama dengan –Lembaga Taman Baca Lebah- untuk penyaluran buku-buku secara
rutin. Untuk kedepannya pihak perusahaan akan siap bersinergi”.
Achmad
Rumaratu (Kadis Pendidikan) memberi tanggapan balik dengan menyatakan, bahwa
“Dalam waktu dekat ini Perda pengelolaan pendidikan tersebut akan mendapatkan
persetujuan dari DPRD. Salah satu point yang perlu digarisbawahi adalah, Perda
tersebut akan mencakup semua hal yang menyangkut pendidikan baik yang ada di
Kementerian nasional maupun yang ada di kementrian agama”
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh salah satu penjual makanan terbesar di
Kota Bula yakni dari WINKEL SPRNIK, beberapa mitra diknas selama ini, dan
beberapa perusahaan jasa. Pada sesi akhir dari pertemuan tersebut diharapkan
agar ada tindak lanjut kegiatan termasuk dengan menambah volume kegiatan. Dan
semua peserta menyepakati bahwa pertemuan seperti ini baru pertama kali
dilakukan dan diharapkan tetap berlanjut.
Peta Jalan Pendidikan Dibicarakan Khusus Antara
Diknas, Kemenag
dan
Komisi C DPRD di Kabupaten Seram Bagian Timur
Kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan rangkaian panjang dari
pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar. Kegiatan ini
merupakan
mata rantai utama
dalam
menentukan arah pendidikan Kabupaten “Ita Watu Nusa” yang lebih baik. Dengan
demikian, kami berharap agar saudara-saudari sekalian yang hadir pada kegiatan
ini dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena penting sekali lagi
untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan perpaduan kerjasama
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa
dan ADB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat
kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan,
penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan
standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
Sepenggal kalimat pembuka dari pjs Bupati yang dibacakan oleh sekretaris diknas
Kabupaten SBT pada acara Workshop Analisis Penyusunan Roadmap SPM berdasarkan
hasil pengukuran SPM Pendidikan Dasar (Program PKP SPM Dikdas) yang diadakan di
aula kantor KEMENAG pada hari Senin, 7 Desember 2015. Kegiatan tersebut dihadiri
secara penuh oleh Kepala Dinas Pendidikan (Achmad Rumaratu), Kepala Kantor
KEMENAG (Ismail Rumpot), Ketua Komisi C DPRD (Arobi Kelian), Sekretaris Komisi C
(Achmad Voth), sekretaris diknas, Perwakilan Pengawas, Perwakilan dari BKD serta
beberapa komponen peserta lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan diikuti sekitar
+ 30.
Keberadaan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Seram Bagian
Timur telah menorehkan lembaran “fenomena pendidikan” yang ada di Kabupaten yang
sangat kita cintai ini, misalnya
ruangan
rombongan belajar serta perangkat yang ada didalamnya, pemerintah daerah sudah
berupaya memenuhinya melalui berbagai program tetapi terkendala dana. Pemerintah
SBT menyadari bahwa masih banyak gedung / rombel yang belum ada,
sarana meja/kursi
masih banyak yang tidak tersedia sehingga banyak siswa yang masih belajar tanpa
menggunakan
meja/kursi;
Untuk tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan, ada sekolah yang jumlah
siswanya sedikit tetapi jumlah gurunya banyak begitupun sebaliknya ada sekolah
yang jumlah siswanya banyak tetapi jumlah gurunya sedikit, salah satu faktornya
adalah banyak faktor non teknis yang ada sehingga hal tersebut terjadi; Untuk
tenaga non kependidikan pada umumnya belum terpenuhi hal ini karena keterbatasan
anggaran (Untuk ruang guru dan ruang kepala sekolah pada umumnya juga belum
terpenuhi karena jumlah rombel saja masih kurang. Rata-rata sekolah menggunakan
salah satu rombel atau perpustakaan sebagai kantor), Untuk jumlah kunjungan
pengawas pada umumnya belum maksimal apalagi yang ada di daerah kepulauan.
Keterjangkauan, akses dan biaya yang besar menjadi kendala utama apalagi kalau
dilihat dari kondisi cuaca dimana ada daerah-daerah tertentu yang susah sekali
untuk menjangkaunya diantaranya Kecamatan Wakate dan Kecamatan Teor, Pengawas
yang ada di Kabupaten SBT baik yang ada di kabupaten (Pengawas sekolah menengah)
maupun yang ada di kecamatan (pengawas sekolah pendidikan dasar) sejumlah 42
orang pada dasarnya sudah cukup akan tetapi dengan adanya kendala diatas
sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Untuk pengadaan buku-buku pemerintah daerah setiap tahun telah menganggarkannya.
Sedangkan khusus untuk buku pelajaran seharusnya sekolah menyediakannya karena
telah mempunyai anggaran khusus dalam
Biaya Operasional Sekolah (BOS),
Untuk alat peraga sama kondisinya dengan penyediaan buku-buku pengayaan dan
referensi hanya jumlahnya masih terbatas, Untuk jam mengajar dapat dilihat dari
jumlah pengajar yang ada jadi ada sekolah yang jam mengajarnya lebih dari yang
seharusnya, misalnya ada sekolah yang gurunya hanya 3 termasuk kepala sekolah
yang harus mengajar 6 rombel. Dengan demikian, jam mengajar pada dasarnya sudah
terpenuhi, Untuk kurikulum pada dasarnya tenaga pengajar sudah menyiapkannya
walaupun dari segi kualitas belum sesuai dengan yang diharapkan serta
Keterlibatan Dewan Pendidikan belum ada
Fenomena pendidikan tersebut menjadi pokok bahasan serius terutama oleh Kepala
Dinas, Kepala KEMENAG serta Komisi C DPRD dan disepakati bahwa sekat yang
terjadi selama ini harus dihilangkan dan apapaun keputusan yang akan dihasilkan
oleh “Team Roadmap SPM DIKDAS” akan dijadikan sebagai kesepakatan bersama dan
akan dimediasi secara langsung oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Seram
Bagian Timur.
Pada pertemuan tersebut juga disepakati membentuk “Team Roadmap SPM Dikdas” yang
terdiri dari: Muhammad Haris, S.Pd (Kasie. Kurikulum Bidang Dikdas); Anwar
Rumalowak, S.Sos (Kasubag. Perencanaan); Ardi Chandra Gunawan, SE (Kasie.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Dikdas); Salama Sikdewa, S.Sos (Kasubag. Umum
dan Kepegawaian); Hairuddin Rumatumia, ST (Manajer BOS / Operator Dapodik Dikdas);
Ekawati Wokanubun, SE (Bappeda); Mashir Rumakei, S.Pd (Keuangan Daerah); Aisa
Rumfot, SE (Kabid. Formasi dan Data Pegawai BKD); Usman Suin, S.Ag (Kasie.
Pendidikan Islam); Srimila Kwairumaratu, S.Pd (Pengelola Data Beasiswa dan
bantuan Kemenag) serta Usman Keliobas (Pengawas
Sekolah/
Konsultan).
Rapat Evaluasi Berbasis Data Program PKP SPM Dikdas di
Kabupaten Seram Bagian Timur
Hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015 bertempat di Pante RM. Bola Guling
dilaksanakan Rapat Evaluasi pelaksanaan Program PKP SPM Dikdas Kabupaten Seram
Bagian Timur. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Achmat
Rumaratu) dihadiri secara utuh oleh semua staf teras dari SKPD tersebut,
diantaranya: Sekretaris Diknas (Hj. Wa Djubaedah, Irianto Rumodar (Kabid.
DIKDAS), M. Haris (Kasie Kurikulum DIKDAS), Arsyad Kubal (Kasie Penjaminan Mutu
DIKDAS), John Rumagora (Kabid. DIKMEN), Sitti Rizki Manaban (Kabid. Sarana dan
Prasarana), Handayani Kelwawau (Kabid. PLS), Arni Paruhasiwa (Kasie PAUD), Anwar
Rumalowak (Kasubag Perencanaan), Didiek Djunaidy (Kasubag. Keuangan), Salama
Sikadewi (Kasubag. Kepegawaian), Damansyah (Koordinator Pengawas), dan Srimila
Kwairumaratu (Pengelola Data Beasiswa dan bantuan KEMENAG) serta Usman Keliobas
(Fasilitator) dan Suharto (DAT Region III maluku). Pertemuan yang berlangsung
tersebut pada pokoknya mengevaluasi program yang telah berlangsung dan yang
sementara masih berjalan.
Kendala pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung selama ini terutama karena
lambannya pencairan
dana,
hal ini terjadi karena sistem keuangan yang ada
sekarang tidak memadai. Sehingga
diharapkan
pada
pelaksanaan tahun depan
dapat
diupayakan lebih maksimal dan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan.
Kendala lainnya adalah karena rentang kendali serta cuaca yang buruk. Menurut
Irianto Rumodar (Ketua Tim Teknis), “Sewaktu perjalanan dari Pulau Gorom ke
Kecamatan Wakate, pada dasarnya kita tahu bahwa cuaca kurang mendukung dengan
adanya kabut yang tebal tetapi karena jadwal kegiatan berupa undangan sudah
terkirim maka merupakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga
terjadilah proses hilangnya team di tengah laut yang cukup menghebohkan di Kota
Bula”, hambatan lainnya, lanjutnya “Banyaknya undangan terutama kepala sekolah/madrasah
yang berada di Kota Bula atau Kota Ambon ataupun dengan adanya kepala sekolah
yang tertimpa kasus dana BOS, namun demikian secara tekhnis pelaksanaan kegiatan
ada rasa kepuasan tersendiri karena kegiatan berlangsung sebagaimana yang
diharapkan”.
Sekaitan dengan hal tersebut Kadis Pendidikan sangat mengapresiasi Panitia
Pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggungjawab
sehingga menurut Pak Kadis “kegiatan yang telah berlangsung harus di petik
hikmahnya dan yang sudah berjalan baik agar ditingkatkan sedangkan yang belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan agar dievaluasi dan ditingkatkan dimasa
mendatang.
Karena itu
maka kehadiran semua personil diknas menjadi bagian terpenting dari pertemuan
yang ada,
sehingga
dapat
memberikan bantuan penuh terutama tentang pentingnya data pendukung untuk
menuntaskan problema SPM di Bumi Wotu Nusa”.
Kegiatan
yang awalnya dijadwalkan hanya akan mengevaluasi kegiatan ternyata merembet ke
persoalan data karena telah disinggung oleh Kadis Pendidikan, bahwa ”Empat Belas
indikator dalam SPM yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah hendaknya
menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala bidang serta stafnya. Komitmen
harus dibangun sehingga jika ada data dalam hasil MONEV SPM yang tidak sinkron
agar dicarikan data pembanding sehingga pada tahap penyelesaian masalah ada
solusi yang paling tepat serta sebagai penekanan hendaknya antara satu bidang
dengan bidang lainnya saling berkoordinasi”. Sekretaris Diknas (Wa Djubaedah),
menanggapi tentang hasil capaian SPM bahwa “Pada umumnya capaian SPM rendah dan
hendaknya hal tersebut menjadi cambuk baik yang ada di Dinas Pendidikan maupun
yang berada di kantor KEMENAG, data-data yang ada pada setiap bidang hendaknya
lebih dipertajam termasuk kenapa ada data yang bias, misalnya bantuan selama ini
seperti buku-buku pengayaan dan alat peraga selalu mengalir akan tetapi hasil di
lapangan ternyata nihil, persoalan lainnya adalah adanya laboratorium
yang tidak digunakan sedangkan pada sisi lainnya perlu melakukan pelatihan bagi
tenaga pendidik untuk menggunakan alat peraga maupun media pembelajaran lainnya,
untuk pengawas perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan serta
pentingnya staf dinas melakukan monitoring tentang penggunaan dana BOS agar
penggunaannya tepat sasaran’.
Hal menarik dalam pertemuan tersebut terkait dengan hasil SPM adalah tentang
terpenuhinya jumlah guru pada tingkat SD/MI. Dengan demikian, persoalan utamanya
pada
tingkat pemerataan dimana tenaga pendidik terpusat pada ibukota kecamatan
sedangkan pada daerah-daerah terpencil jumlahnya kurang bahkan ada sekolah
negeri yang gurunya hanya satu merangkap kepala sekolah. Guru
IPA
juga menumpuk di sekolah-sekolah bahkan diakui bahwa guru
IPA
juga banyak yang mengajar bidang studi lainnya.
Menutup rangkaian dari rapat evaluasi tersebut Kadis Pendidikan mengintruksikan
semua data yang berkaitan dengan SPM baik di Diknas maupun KEMENAG agar
dikumpulkan
dalam waktu satu minggu agar dapat dituangkan dalam perencanaan yang telah
direncanakan.
Abdul Samad Warhangan (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buru/ Head of the
Education Board of Buru)
“The Board of Education has not done much so far to improve
education in Buru. We are expected to do more. Hopefully, the MSS program
will be the beginning of rebuilding the Education Board to become one of the
parties to improve the quality of education. The problem thus far is lacking
good cooperation among stakeholders.”
Ibrahim Sukunoran (Kabid Pendidikan dan Pengajaran DIKDAS Kabupaten Buru/
Head of
Education and Teaching Section of DEO Buru)
“The existing commitment is not yet translated well. We expect
commitment from various community stakeholders including the sub-district
head so that the goals of education in Buru truly can be achieved.”
Ye Umar Assegaf (Kabid Seni dan Budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Buru/
Head of Arts and Culture Section, DEO Buru)
“I have to confess that the data collection/ processing system
here is not as we hoped. Inter-agency coordination is weak, let alone inter-dinas
coordination. This holds true for school data as well. We hope that with the
MSS CDP program the data collection process can be carried out
satisfactorily so that the data collected by the program will become a model
system that we can use optimally.”
Sitti Kiahali (BAPPEDA Kabupaten Buru)
“So far Bappeda has tried to accommodate all programs including
those of DEO. The main problem is: we need precise data and a data system.
What needs to be done now is to synchronize the data system of the MSS CDP
program so that the verifiable data are in accordance with Bappeda’s data
system.”
Amiruddin (BKD Kabupaten Buru/ Regional Office of Employees, Buru)
“One
of the problems we are facing is the mess of the data system. Look at
teachers for example. There are no accurate data available. Also the [status
of[ employees at the local office of Religious Affairs is a problem. How do
we make a better system? The MSS program should be one of the solutions to
deal with this problem.”
Sitti Sa’adia Launuru (Kabid Kemenag Kabupaten Buru/ Section Head Office of
Religious Affairs Buru)
“We hope that the MSS CDP program will solve our problems. The
main problem is the education servicing by the local government. The “kids
of the land” under the Office of Religious Affairs are the responsibility of
the Office of Religious Affairs, the same holds true for teachers and
inspectors. We hope that this will become a joint responsibility.”
Muchsin Cecen Aurela (Asisten I Pemerintah Kab. Seram bagian Timur/
Assistant I, Government of Seram Bagian Timur)
“The recent inter-agency meeting was the first of its sort. Such
meetings should be held more often and scheduled. The condition of MSS is
not optimal, and that should push us to improve MSS achievement. One of the
ways is to build commitment so that education can be improved in the
future.”
Arobi Kelian (Ketua Komisi C - DPRD Kab. Seram bagian Timur/ Head of C
Committee, DPRD Seram Bagian Timur)
“The data collection and analysis of the MSS program may become a
momentum to equalize the current imbalance. It will become a reference point
for improving the quality of education at the DEO and the Office of
Religious Affairs. We hope that the DPRD will be more involved for reasons
of synchronization. We should have more frequent meetings to accelerate,
optimize and focused results.”
Ahmad Voth (Wakil Ketua Komisi C - DPRD Kab. Seram bagian Timur/ Deputy Head of
C Committee, DPRD Seram Bagian Timur)
“It is important to set up a special team that deals with basic education
servicing. The DPRD is ready to support this, including funding for educational
development programs.”
Ekayati Wakanubun (BAPPEDA Kab. Seram bagian Timur)
“Bappeda will accommodate programs that are on the priority list,
and will evaluate programs that are not top priority. Thus, it is hoped that
the MSS activities will trigger some sort of “regional reaction-action” that
is mutually agreed upon, and will function as a barometer of progress of
education in Seram Bagian Timur.”
Moh. Iksan Keliwooy (DPPKAD Kab. Seram bagian Timur)
“This meeting comes at the right time to resolve the problems of
education in Seram Bagian Timur. The availability of funds needs to be
reviewed both in terms of finance and educational quality.”
Johni Rumagoran (Kabid Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian
Timur/ Head of Section of Junior Secondary Education, DEO Seram Bagian Timur)
“Education is a joint responsibility. Therefore, coordination has
to be improved, especially in respect to implementation of the MSS program.
The MSS are not the responsibility of one agency but of all. To push this
further, now is the right time because the MSS program has opened a door.”
Moksen Mahu (Kemenag Kab. Seram bagian Timur)
“The problem of data is very important; we need to understand
that madrasah are the direct responsibility of the Ministry of Religious
Affairs while for private madrasah there is only some coordination. Madrasah
under a foundation responsibility lies with the madrasah. We hope that the
MSS program can bridge and unite data and [makes us realize that] madrasah
are a joint responsibility.”
Uya Leurima (RRI Bula Kab. Seram bagian Timur/ Radio of Indonesia, Bula, Seram
Bagian Timur)
“RRI Bula has only limited coverage, but support to the development of
education is very strong. So far, several news items dealing with MSS have
been broadcasted so that we hope that understanding of the MSS will be
strengthened.”
Comment by Drs. Jakaria, SMP School Inspector, Morowali/
Komentar Drs. Jakaria, Pengawas SMP
The basic education MSS program is very much needed by a district such as
Morowali where the quality of education is poor. The training of school
inspectors and school heads contributes to increased knowledge and
understanding that in order to achieve the MSS in education a number of
indicators have to be improved. The MSS CDP program also makes us realize
that still much needs to be done in respect to physical and non-physical
infrastructure as well as school management. Challenge: because of the fact
that the program deals with non-physical elements some stakeholders are
non-responsive although the non-physical elements indirectly bring about a
significant change to educational quality improvement.
Comment by
Drs. Saptono Lamadili, Head of Technical Team, Office of Education, Maluku Tengah,
“The MSS CDP program of the European Union and ADB in Maluku
Tengah helps us much, especially in respect to the condition of MSS. We are
already familiar with the MSS, but insufficient capabilities at the DEO are an
obstacle. And, of course, funds are limited.
We realize the limitations of the MSS indicators. To achieve the
MSS it is not just the schools and the DEO that are involved. Other agencies are
involved as well. We know that a school head must have at least a BA, be
certified and is proposed by the BKD. But sometimes someone is appointed as
school head without having the required qualifications.
The MSS CDP program touches all stakeholders, the public,
schools, agencies, DPRD. Because of this we hope that we can achieve the MSS
through this program where all parties are involved, and with the support of the
EU funded grant.
In regard to APBD budgeting, sometimes infrastructure items were
funded without looking at the real condition of the schools; sometimes we funded
things that were not needed by the schools.
The 2014 SQA data showed us that in fact the condition of schools
in MalukuTengah was above the MSS. Insufficient were teachers and school
facilities. This was based on the SQA samples. That pushed us to carry out a
full census with the instruments developed under the MSS CDP program.
We have already taken school data, but that was only a formality
because of request from the ministry in Jakarta. The date were never analyzed,
not in regard to non-achievement nor achievement of MSS.
We surely expect much from this project, not only in respect to
funding of implementation but also to involvement of all stakeholders, phased
planned and focused activities, relevant data taking instruments, school
population census. The analysis will form the basis of a roadmap which will
function as an educational planning document in regard to achievement of MSS in
Maluku Tengah.
On the other hand, the reimbursement process through Bappeda will
be acknowledged as regional revenues where the reimbursed funds will be
allocated to other [further] activities.
We put our hopes in this project, and basically we do all of this to smarten the
lives of our nation and our children.
During socialization of school committee: “We
just now know that we are members of the school committee after we were
contacted and involved by the school for the socialization.” (September
2015, Gorontalo Utara)
During socialization of the community through parliament
representatives: “The DEO has so far never invited us in our capacity as
community representatives. Now we can talk. Sometimes the DEO is reluctant
to invite us who are community representatives. Now we can listen to
opinions of parents, community leaders and other participants so that we may
follow-up as parliament members.” (September 2015, Gorontalo Utara)
During training of teachers: “We are happy with this kind of training because we can express
our problems, and ideas for improving the quality of schools. So far we had
traditional training, no training in how to express our opinion and listen
to opinions from other schools. Here we all can sit together with school
heads and school committees.” (October 2015, Gorontalo Utara)
Data collection training (census): “To
show MSS data we need to update our data, but we cannot rely on DAPODIK
data, we need to compare with data from the field collected directly by the
school inspectors.” (September 2015, Boalemo)
An Opinion from a School Inspector in Seram Bagian Timur
Usman Kaliobas (School Inspector Coordinator, Office of Education, Seram
Bagian Timur)
We hope that with the minimum service standards program more attention is
paid to quality of education, and the use of budget funds is more focused
Some Thoughts .... Save Us!
By Abdul Salam, National Resource Person, Gowa, South Sulawesi
I will
begin this little article with a few classical questions to which we so far have
not found a satisfactory answer, followed by some observations by myself and
others about the situation of education in Indonesia these days.
How to develop a child to become a full, grown-up
person?
Just walk around in Gorontalo or other small cities in
Region III, only a small part of Indonesia. How many youths in [school] clothes
are sitting on the road side ... waiting for what? They squat and smoke, talk,
shout and laugh loudly.
Visit a mall and a plaza of which there are so many
in the cities of Region III. You will see young girls in vulgar clothing and
tempting eye glances. They have quickly changed their school clothes in the
toilet.
Look at learning spaces in Tiakur (Maluku Barat Daya),
Saumlaki (Maluku Tenggara Barat), Bula (Seram Bagian Timur), or Mamasa (Sulawesi
Barat) or other districts in Indonesia. How many places of learning can be
called schools?
Different in a small village or
area in Sulawesi Barat or Maluku. While your car creeps up a hill on dangerous
roads, kids in red and white school uniforms swarm down the hill ... happy and
merry.
When the traffic light shows red, how many children
come to your car with outstretched hands? How can these kids flourish, what is
their fate and future?
Take some time and visit the small islands in
Maluku. How many school-aged children will you see who work as laborers?
Surely there are other similar problems that you
will see around you.
Who cares about this situation and these consitions?
Research shows that “the number of kids in Indonesia is only 25% of the total
population, but 100% will determine the future of our people”
Are there still teachers
who discuss family life with their students, listen to their students express
themselves, and plan an integrated learning-teaching environment
(intellectually, emotionally, spiritually) that is close to everyday life of
children?
In communicating
with children, many teachers lack the capability to listen. They talk and
complain rather than listen. There seems to be no time to understabnd the
feelings of a child. Often, we are not able to read the child’s body language
while talking to a kid.
Just be honest! “This country does not love its children”