Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, “Pendampingan SPM ADB Bisa Mengakselerasi Mutu Pendidikan”
Cerita ini direkam pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan Nara sumber Asmadi, S.Pd.I,MM. (Kabid Pendidikan Dasar ) Dinas Pendidikan Kab.Mamasa
Dalam sebuah kesempatan DAT bertemu dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa dimanfaatkan untuk melakukan diskusi dan wawancara singkat dengan bapak Asmawi, S.Pd. Selaku Kabid Dikdas.
Selama ini masih banyak guru-guru dan Kepala Sekolah yang tidak tahu bahwa ada SPM Pendidikan Dasar nanti setelah ada sosialisasi dari Program PKP SPM baru dapat dipahami. SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota c/q oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
SPM Pendidikan menyatakan secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan, sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.
SPM menyatakan dengan jelas dan tegas kepada warga masyarakat tentang tingkat layanan pendidikan yang dapat mereka peroleh dari sekolah/ madrasah di daerah mereka masing-masing.
SPM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). PM tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Pendampingan ADB ini membantu kita menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Dengan terlebih dahulu dilakukan sensus pada semua sekolah sehuingga ketahuan persentasi pencapaiannya. Hasil pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan/depag yang menjadi bagian dari Tanggungjawab Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki juga tanggungjawab. Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan menganalisis dan telah mengetaui pencapaian masing-masing indikator. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.
Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan harus memperhatikan kondisi pencapaian SPM Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM.
Hasil sensus mengenai pencapaian SPM harus disampaikan kepada pemangku kepentingan DPRD harus paham supaya bisa menambah anggaran untuk pemenuhan SPM, Bupati juga harus tahu, kita harus presentasi di depan bupati dan anggota DPRD supaya mereka tahu dan bisa memberikan dukungan politik untuk penganggaran. Kita juga harus bicara prioritas pemenuhan, tidak usah muluk-muluk tetapi realistis saja mana indikator yang paling mendesak untuk dilakukan maka harus sudah dibuat perencanaannya sekarang untuk dimasukkan di APBD 2016.
Kabupaten Maluku Barat Daya, Komentar Singkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan PKP SPM
Pay A. Leunufna, S.Sos (Kabid SD ) Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Maluku Barat Daya
Program PKP SPM di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah berjalan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Dunia Usaha mempunyai dampak yang positif dan signifikan terutama terkait dengan tanggung jawab kemajuan pendidikan dasar yang pada awalnya pemahaman mereka adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan saja akan tetapi tanggung jawab semua pihak dilingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Sebagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat rencana tindak lanjut, isi dari rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan SPM Pendidikan Dasar .
Rencana tindak lanjut tersebut tidak selalu dalam bentuk dana/anggaran tetapi bisa dalam bentuk lain seperti kebijakan atau kegiatan lain seperti peningkatan kapasitas. Kami berharap rencana tindak lanjut yang telah jabarkan dalam kegiatan ini dapat menjadi rujukan dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas serta dalam mendukung pelaksanaan program PKP-SPM Dikdas. (Tiakur, 22 Oktober 2015)
Kabupaten Maluku Barat Daya, Komentar Singkat Tentang Pelaksanaan Kegiatan PKP SPM
Drs. John N. Leunupun (Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)
Pemangku kepentingan tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya diharapakan dapat membandingkan bahwa kondisi sekolah/madrasah dan kwalitas pendidikan di Indonesia atau di Kabupaten Kota, beberapa sekolah/madrasah mungkin berada dalam kondisi yang tidak memadai, dan beberapa lainnya sudah memiliki fasilitas memadai bahkan lebih dari memadai, kondisi ini menimbulkan perbedaan pelayanan yang sangat nyata. Sekolah/madrasah dengan kondisi yang memadai dapat memberikan pelayanan yang baik dan sebaliknya sekolah/madrasah dengan kondisinya sangat kurang tidak akan dapat memberikan layanan yang baik.
Oleh karena itu dengan adanya Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (PKP SPM) di kabupaten Maluku Barat Daya sangat membantu dalam memberikan pemahaman kepada para Pemangku kepentingan terutama kepada Anggota DPRD yang membidangi, agar kedepannya program terkait dengan peningkatan kapasitas sarana pra sarana pendidikan dapat mengitegrasikan kedalan RENJA SKPD disetiap tahunnya.
Harapan besar Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Maluku Barat Daya agar para Pemangku Kepentingan dapat memberikan ruang berupa kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan yang semakin nyata yang terjadi antar Kabupaten/ Kota selama otonomi daerah berlaku di Indonesia. (Tiakur, 26 Oktober 2015)
Camat Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Jamil Tengkeran, SH, MM. tentang Program PKP-SPM Dikdas
“Syukur Alhamdulillah, camat dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi SPM Dikdas. Saya senang diundang mengikuti kegiatan sosialisasi SPM Dikdas kemarin. Penting juga memang kami camat untuk mengetahui standar pelayanan minimal pendidikan dasar karena puluhan SD/MI dan SMP/MTs berada di wilayah tanggung jawab kami. Sebagai penanggung jawab wilayah kecamatan, kami merasa bahwa kegiatan sosialisasi SPM memberi banyak manfaat terutama dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pendidikan dan implementasinya di wilayah tanggung jawab kami. Dengan memahami indikator sarana dan prasarana misalnya, kami bersama-sama dengan UPTD dan pengawas sekolah, bisa berkontribusi dalam menentukan sekolah-sekolah yang layak memperoleh bantuan rehabilitasi di wilayah tanggung jawab kami sehingga bantuan rehabilitasi sekolah tepat sasaran. Seandainya pihak kecamatan dilibatkan sejak awal dalam kegiatan PKP-SPM Dikdas ini, kami tentu dapat ikut memberi andil dalam mempercepat pemenuhan indikator SPM Dikdas.
Terkait dengan kesenjangan / masalah distribusi guru yang belum merata, sesungguhnya bisa teratasi bila kebijakan distribusi / mutasi guru dikoordinasikan secara baik dengan pihak-pihak pemangku kepentingan di tingkat kecamatan termasuk UPTD dan camat. Jika kebijakan distribusi guru ini terkoordinasi dengan baik, maka guru mapel tertentu tidak akan bertumpuk pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan guru mapel tersebut. Semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan distribusi / mutasi guru misalnya, akan semakin baik dan semakin mudah mengontrol implementasinya.
Setelah kami memahami indicator pemenuhan SPM Dikdas lewat kegiatan sosialisasi SPM kemarin, maka saya terinspirasi untuk menginisiasi dan memaksimalkan rapat koordinasi dan evaluasi lintas sektor di wilayah kecamatan kami. Gagasan ini terasa penting sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan indikator SPM Dikdas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tingkat kecamatan. Kami akan berusaha melakukan rapat koordinasi dan evaluasi layanan pendidikan secara berkala, paling tidak per triwulan, dalam wilayah kecamatan Luwuk Utara ini. Rapat koordinasi dan evaluasi layanan pendidikan ini akan melibatkan stakeholder kecamatan seperti UPTD Dikbud, pengawas sekolah, kepala SD/MI, kepala SMP/MTs, lurah dan kepala desa, serta pihak kecamatan sendiri. Semoga ke depan ini kami bisa ikut andil dalam mempercepat pemenuhan beberapa indicator SPM di wilayah kecamatan Luwuk Utara seperti indicator sarana dan prasana sekolah serta distribusi guru mapel seperti yang saya sudah sebutkan di atas. Indikator SPM Dikdas lainnya yang dapat kami sentuh adalah indikator 27 (manajemen berbasis sekolah), dalam hal ini melalui rapat koordinasi dan evaluasi lintas sektor di wilayah kecamatan Luwuk Utara kami dapat ikut serta mendorong transparansi penggunaan anggaran di sekolah terutama dana BOS dan DOS.”
Notes from Pohuwato
Commitment and Strategy for Achievement of MSS in Pohuwato through a MSS Roadmap
The development of a strategy for achievement of MSS in Pohuwato is now at the stage of workshops and analysis for formulation of the roadmap based on MSS measurement. An example of government commitment is seen in the implementation of a workshop attended by the Head of the DEO Ms Lusiana Bouty; the Government Secretary Drs. Djoni Nento; the Head of the local Parliament Nasir Giasih; the Deputy Head of the local Parliament Mr. Syaiful Mbuinga; the Head of Committee 1 (budgeting) Mr. Wawan Hatama; and the Head of Committee 3 (education) Mr. Beni Nento. In his opening speech, the Government Secretary said that in order to create better education quality educators need to have good capabilities in information technology because all information related to education management builds on information technology. In his formal opening of the workshop, the Head of the Parliament of Pohuwato mentioned that the budget for education receives the biggest share of all work units for regional assets (SKPD) in Pohuwato. He also said that the RPJMD 2010-2015 was revised in 2014 and refers to the achievement of the MSS. Minimum servicing in basic education is very much needed, but not only here, also all SKPD need to have minimum servicing standards. The SKPD for education through the MSS CDP program have the basis for achievement of the MSS while the other SKPD lack support to improve their personnel capabilities in relation to implementation of the MSS.
Training of school Inspectors, heads of schools and teachers in implementing MSS in basic education
This year Pohuwato trained all heads of schools, school inspectors and teachers in implementation of the MSS. The objective was to obtain valid and reliable school data (census) on MSS implementation. Training of school inspectors was carried out from 12-14 July 2015, for school heads from 27-30 August 2015.
Program PKP-SPM Dikdas Efektif Memperbaiki Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kehadiran program PKP-SPM Dikdas di kabupaten Banggai mulai dirasakan manfaatnya oleh stakeholder pendidikan. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Banggai, Dr. Tasman Malusa, M.Pd. mengungkapkan bahwa program PKP-SPM Dikdas sangat bermanfaat dalam menata perencanaan dan penganggaran daerah di bidang pendidikan. Data hasil survei / kuesioner misalnya memberikan gambaran yang nyata tentang posisi capaian indikator pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten Banggai. Jika kuesioner semua SD dan SMP yang terkumpul sudah diinput dan dianalisis, maka dinas pendidikan dan kebudayaan melalui bidang Dikdas akan memiliki data yang lebih komprehensif dan tentu saja sangat penting untuk melihat kesesuaian dan ketepatan rencana-rencana kegiatan yang sudah disusun dalam DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai..
Dari beberapa kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait SPM Dikdas yang sudah kami selenggarakan, diperoleh informasi bahwa tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah) di kabupaten Banggai ini belum semuanya berkualifikasi sarjana (S1 atau D-IV). Ini berarti bahwa kami perlu berupaya untuk mendorong mereka agar segera melanjutkan pendidikannya, setidaknya. Sejauh ini, kami sudah bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UPBJJ Palu) dalam rangka mensarjanakan guru-guru yang masih berijazah D2 dan D3. Nah, jika masih ada lagi guru non sarjana yang belum ikut pada program ini, akan kami tetap berusaha memfasilitasinya.
Belajar dari pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait SPM beberapa saat yang lalu, maka sekarang dan ke depan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memprioritaskan kegiatan non fisik terutama pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, pemberdayaan KKG, KKKS, MKKS, MGMP sekolah, dan MGMP kabupaten agar proses pembelajaran bisa semakin meningkat. Tentu saja penyediaan infrastruktur pembelajaran pada sekolah-sekolah tertentu yang capaian indicator pemenuhan SPM-nya masih rendah juga tetap akan diperhatikan
Perusahaan Minyak Siap Bersinergi dengan Program Uni Eropa di Kabupaten Seram Bagian Timur
Pertemuan dalam rangka “Sosialisasi Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP SPM DIKDAS) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) membuahkan hasil yang sangat menggambarkan dimana perusahaan minyak yang sedang beroperasi di wilayah ini (KARLEZ atau KRZ dan CITIC Seram Energy Limited) siap bersinergi untuk menyukseskan program yang disponsori oleh Uni Eropa melalui fasilitasi oleh Asian Development Bank (ADB).
Pertemuan yang diadakan pada hari Jum’at, tanggal 4 Desember 2015 di Pante RM. Bola Guling, diawali sambutan dari Kadis Pendidikan, Achmad Rumaratu yang menekankan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah khususnya menyangkut pendidikan dan pada bagian lain beliau mengungkapkan, “Perjalanan dinas pendidikan selama ini masih mengalami kendala yang sangat banyak namun penting untuk dikurangi, dengan adanya program yang didanai oleh dana hibah dari Uni Eropa diharapkan dapat memberikan perubahan segar di Bumi Wotu Nusa” terutama tentang pentingnya keterlibatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Inisiasi pertemuan seperti ini baru pertama kali dilakukan sehingga diharapkan dapat menjadi momentum dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Sehingga kegiatan ini pada masa yang akan datang intensitasnya bisa ditingkatkan. Hatab Kilbaren (Kepala Humas CITIC Seram Energy Limited), mengungkapkan “Perusahaan telah banyak membantu program yang ada di Dinas Pendidikan selama ini, hanya yang menjadi persoalan adalah adanya aturan internal perusahaan yang membatasi bantuan hanya pada radius-radius tertentu sehingga ini nantinya akan dibahas lebih lanjut, termasuk membicarakannya dengan BP Migas. Perlu diperhatikan bahwa pada sisi lain ada kendala juga dari Dinas penerima. Sebagai suatu gambaran, pernah perusahaan memberikan uang tunai senilai Rp. 1 Milyar untuk peningkatan kapasitas guru tetapi yang terjadi saat itu adalah ada nilai bantuan yang tidak diberikan pada guru sasaran sehingga yang terjadi dari sekitar 14 tempat sasaran, hanya ada 3 orang yang berhasil dari sasaran tersebut, hal ini membuat perusahaan menghentikan jenis bantuan tersebut”.
Lebih lanjut Pak Hatab mengungkapkan bahwa “Walaupun ada pergantian kepemilikan perusahaan dari negara Kuwait ke negara Hong Kong tetapi perhatian ke dunia pendidikan tetap, misalnya bantuan buku-buku ke sekolah, bantuan biaya asrama untuk mahasiswa dan untuk kedepannya pihak perusahaan akan bersinergi dengan program ini jika regulasi dalam bentuk Perda pengelolaan pendidikan sudah ada sebagai landasan hukum untuk bekerjasama”. Dukungan tentang akan diupayakannya kerjasama dengan program ini diungkapkan oleh Juhandy Risafortta (Staf KARLEZ atau KRZ) “Sama seperti perusahaan dari CITIC Seram Energy Limited, perusahaan kami juga telah bekerjasama dengan dinas pendidikan, misalnya kami telah bekerjasama dengan –Lembaga Taman Baca Lebah- untuk penyaluran buku-buku secara rutin. Untuk kedepannya pihak perusahaan akan siap bersinergi”.
Achmad Rumaratu (Kadis Pendidikan) memberi tanggapan balik dengan menyatakan, bahwa “Dalam waktu dekat ini Perda pengelolaan pendidikan tersebut akan mendapatkan persetujuan dari DPRD. Salah satu point yang perlu digarisbawahi adalah, Perda tersebut akan mencakup semua hal yang menyangkut pendidikan baik yang ada di Kementerian nasional maupun yang ada di kementrian agama”
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh salah satu penjual makanan terbesar di Kota Bula yakni dari WINKEL SPRNIK, beberapa mitra diknas selama ini, dan beberapa perusahaan jasa. Pada sesi akhir dari pertemuan tersebut diharapkan agar ada tindak lanjut kegiatan termasuk dengan menambah volume kegiatan. Dan semua peserta menyepakati bahwa pertemuan seperti ini baru pertama kali dilakukan dan diharapkan tetap berlanjut.
By: Suharto
Peta Jalan Pendidikan Dibicarakan Khusus Antara Diknas, Kemenag dan Komisi C DPRD di Kabupaten Seram Bagian Timur
Kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan rangkaian panjang dari pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
Kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan rangkaian panjang dari pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
Kegiatan ini merupakan mata rantai utama dalam menentukan arah pendidikan Kabupaten “ita Watu Nusa” yang lebih baik. Dengan demikian, kami berharap agar saudara-saudari sekalian yang hadir pada kegiatan ini dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena penting sekali lagi untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/ kota/ satuan pendidikan terpilih dalam melakukan peremcanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
Sepenggal kalimat pembuka dari pjs Bupati yang dibacakan oleh sekretaris diknas Kabupaten SBT pada acara Workshop Analisis Penyusunan Roadmap SPM berdasarkan hasil pengukuran SPM Pendidikan Dasar (Program PKP SPM Dikdas) yang diadakan di aula kantor KEMENAG pada hari Senin, 7 Desember 2015. Kegiatan tersebut dihadiri secara penuh oleh Kepala Dinas Pendidikan (Achmad Rumaratu), Kepala Kantor KEMENAG (Ismail Rumpot), Ketua Komisi C DPRD (Arobi Kelian), Sekretaris Komisi C (Achmad Voth), sekretaris diknas, Perwakilan Pengawas, Perwakilan dari BKD serta beberapa komponen peserta lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan diikuti sekitar + 30.
Keberadaan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Seram Bagian Timur telah menorehkan lembaran “fenomena pendidikan” yang ada di Kabupaten yang sangat kita cintai ini, misalnya ruangan rombongan belajar serta perangkat yang ada didalamnya, pemerintah daerah sudah berupaya memenuhinya melalui berbagai program tetapi terkendala dana. Pemerintah SBT menyadari bahwa masih banyak gedung / rombel yang belum ada, sarana meja/kursi masih banyak yang tidak tersedia sehingga banyak siswa yang masih belajar tanpa menggunakan meja/kursi;
Untuk tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan, ada sekolah yang jumlah siswanya sedikit tetapi jumlah gurunya banyak begitupun sebaliknya ada sekolah yang jumlah siswanya banyak tetapi jumlah gurunya sedikit, salah satu faktornya adalah banyak faktor non teknis yang ada sehingga hal tersebut terjadi; Untuk tenaga non kependidikan pada umumnya belum terpenuhi hal ini karena keterbatasan anggaran (Untuk ruang guru dan ruang kepala sekolah pada umumnya juga belum terpenuhi karena jumlah rombel saja masih kurang. Rata-rata sekolah menggunakan salah satu rombel atau perpustakaan sebagai kantor), Untuk jumlah kunjungan pengawas pada umumnya belum maksimal apalagi yang ada di daerah kepulauan. Keterjangkauan, akses dan biaya yang besar menjadi kendala utama apalagi kalau dilihat dari kondisi cuaca dimana ada daerah-daerah tertentu yang susah sekali untuk menjangkaunya diantaranya Kecamatan Wakate dan Kecamatan Teor, Pengawas yang ada di Kabupaten SBT baik yang ada di kabupaten (Pengawas sekolah menengah) maupun yang ada di kecamatan (pengawas sekolah pendidikan dasar) sejumlah 42 orang pada dasarnya sudah cukup akan tetapi dengan adanya kendala diatas sehingga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Untuk pengadaan buku-buku pemerintah daerah setiap tahun telah menganggarkannya. Sedangkan khusus untuk buku pelajaran seharusnya sekolah menyediakannya karena telah mempunyai anggaran khusus dalam Biaya Operasional Sekolah (BOS), Untuk alat peraga sama kondisinya dengan penyediaan buku-buku pengayaan dan referensi hanya jumlahnya masih terbatas, Untuk jam mengajar dapat dilihat dari jumlah pengajar yang ada jadi ada sekolah yang jam mengajarnya lebih dari yang seharusnya, misalnya ada sekolah yang gurunya hanya 3 termasuk kepala sekolah yang harus mengajar 6 rombel. Dengan demikian, jam mengajar pada dasarnya sudah terpenuhi, Untuk kurikulum pada dasarnya tenaga pengajar sudah menyiapkannya walaupun dari segi kualitas belum sesuai dengan yang diharapkan serta Keterlibatan Dewan Pendidikan belum ada
Fenomena pendidikan tersebut menjadi pokok bahasan serius terutama oleh Kepala Dinas, Kepala KEMENAG serta Komisi C DPRD dan disepakati bahwa sekat yang terjadi selama ini harus dihilangkan dan apapaun keputusan yang akan dihasilkan oleh “Team Roadmap SPM DIKDAS” akan dijadikan sebagai kesepakatan bersama dan akan dimediasi secara langsung oleh Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pada pertemuan tersebut juga disepakati membentuk “Team Roadmap SPM Dikdas” yang terdiri dari: Muhammad Haris, S.Pd (Kasie. Kurikulum Bidang Dikdas); Anwar Rumalowak, S.Sos (Kasubag. Perencanaan); Ardi Chandra Gunawan, SE (Kasie. Pengembangan Sarana dan Prasarana Dikdas); Salama Sikdewa, S.Sos (Kasubag. Umum dan Kepegawaian); Hairuddin Rumatumia, ST (Manajer BOS / Operator Dapodik Dikdas); Ekawati Wokanubun, SE (Bappeda); Mashir Rumakei, S.Pd (Keuangan Daerah); Aisa Rumfot, SE (Kabid. Formasi dan Data Pegawai BKD); Usman Suin, S.Ag (Kasie. Pendidikan Islam); Srimila Kwairumaratu, S.Pd (Pengelola Data Beasiswa dan bantuan Kemenag) serta Usman Keliobas (Pengawas Sekolah/ Konsultan).
By: Suharto
Rapat Evaluasi Berbasis Data Program PKP SPM Dikdas di Kabupaten Seram Bagian Timur
Hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015 bertempat di Pante RM. Bola Guling dilaksanakan Rapat Evaluasi pelaksanaan Program PKP SPM Dikdas Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Achmat Rumaratu) dihadiri secara utuh oleh semua staf teras dari SKPD tersebut, diantaranya: Sekretaris Diknas (Hj. Wa Djubaedah, Irianto Rumodar (Kabid. DIKDAS), M. Haris (Kasie Kurikulum DIKDAS), Arsyad Kubal (Kasie Penjaminan Mutu DIKDAS), John Rumagora (Kabid. DIKMEN), Sitti Rizki Manaban (Kabid. Sarana dan Prasarana), Handayani Kelwawau (Kabid. PLS), Arni Paruhasiwa (Kasie PAUD), Anwar Rumalowak (Kasubag Perencanaan), Didiek Djunaidy (Kasubag. Keuangan), Salama Sikadewi (Kasubag. Kepegawaian), Damansyah (Koordinator Pengawas), dan Srimila Kwairumaratu (Pengelola Data Beasiswa dan bantuan KEMENAG) serta Usman Keliobas (Fasilitator) dan Suharto (DAT Region III maluku). Pertemuan yang berlangsung tersebut pada pokoknya mengevaluasi program yang telah berlangsung dan yang sementara masih berjalan.
Kendala pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung selama ini terutama karena lambannya pencairan dana, hal ini terjadi karena sistem keuangan yang ada sekarang tidak memadai. Sehingga diharapkan pada pelaksanaan tahun depan dapat diupayakan lebih maksimal dan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan. Kendala lainnya adalah karena rentang kendali serta cuaca yang buruk. Menurut Irianto Rumodar (Ketua Tim Teknis), “Sewaktu perjalanan dari Pulau Gorom ke Kecamatan Wakate, pada dasarnya kita tahu bahwa cuaca kurang mendukung dengan adanya kabut yang tebal tetapi karena jadwal kegiatan berupa undangan sudah terkirim maka merupakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terjadilah proses hilangnya team di tengah laut yang cukup menghebohkan di Kota Bula”, hambatan lainnya, lanjutnya “Banyaknya undangan terutama kepala sekolah/madrasah yang berada di Kota Bula atau Kota Ambon ataupun dengan adanya kepala sekolah yang tertimpa kasus dana BOS, namun demikian secara tekhnis pelaksanaan kegiatan ada rasa kepuasan tersendiri karena kegiatan berlangsung sebagaimana yang diharapkan”.
Sekaitan dengan hal tersebut Kadis Pendidikan sangat mengapresiasi Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga menurut Pak Kadis “kegiatan yang telah berlangsung harus di petik hikmahnya dan yang sudah berjalan baik agar ditingkatkan sedangkan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan agar dievaluasi dan ditingkatkan dimasa mendatang. Karena itu maka kehadiran semua personil diknas menjadi bagian terpenting dari pertemuan yang ada, sehingga dapat memberikan bantuan penuh terutama tentang pentingnya data pendukung untuk menuntaskan problema SPM di Bumi Wotu Nusa”.
Kegiatan yang awalnya dijadwalkan hanya akan mengevaluasi kegiatan ternyata merembet ke persoalan data karena telah disinggung oleh Kadis Pendidikan, bahwa ”Empat Belas indikator dalam SPM yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah hendaknya menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala bidang serta stafnya. Komitmen harus dibangun sehingga jika ada data dalam hasil MONEV SPM yang tidak sinkron agar dicarikan data pembanding sehingga pada tahap penyelesaian masalah ada solusi yang paling tepat serta sebagai penekanan hendaknya antara satu bidang dengan bidang lainnya saling berkoordinasi”. Sekretaris Diknas (Wa Djubaedah), menanggapi tentang hasil capaian SPM bahwa “Pada umumnya capaian SPM rendah dan hendaknya hal tersebut menjadi cambuk baik yang ada di Dinas Pendidikan maupun yang berada di kantor KEMENAG, data-data yang ada pada setiap bidang hendaknya lebih dipertajam termasuk kenapa ada data yang bias, misalnya bantuan selama ini seperti buku-buku pengayaan dan alat peraga selalu mengalir akan tetapi hasil di lapangan ternyata nihil, persoalan lainnya adalah adanya laboratorium yang tidak digunakan sedangkan pada sisi lainnya perlu melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk menggunakan alat peraga maupun media pembelajaran lainnya, untuk pengawas perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan serta pentingnya staf dinas melakukan monitoring tentang penggunaan dana BOS agar penggunaannya tepat sasaran’.
Hal menarik dalam pertemuan tersebut terkait dengan hasil SPM adalah tentang terpenuhinya jumlah guru pada tingkat SD/MI. Dengan demikian, persoalan utamanya pada tingkat pemerataan dimana tenaga pendidik terpusat pada ibukota kecamatan sedangkan pada daerah-daerah terpencil jumlahnya kurang bahkan ada sekolah negeri yang gurunya hanya satu merangkap kepala sekolah. Guru IPA juga menumpuk di sekolah-sekolah bahkan diakui bahwa guru IPA juga banyak yang mengajar bidang studi lainnya.
Menutup rangkaian dari rapat evaluasi tersebut Kadis Pendidikan mengintruksikan semua data yang berkaitan dengan SPM baik di Diknas maupun KEMENAG agar dikumpulkan dalam waktu satu minggu agar dapat dituangkan dalam perencanaan yang telah direncanakan.
By: Suharto
Buru District
Abdul Samad Warhangan (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buru/ Head of the Education Board of Buru)
“The Board of Education has not done much so far to improve education in Buru. We are expected to do more. Hopefully, the MSS program will be the beginning of rebuilding the Education Board to become one of the parties to improve the quality of education. The problem thus far is lacking good cooperation among stakeholders.”
Ibrahim Sukunoran (Kabid Pendidikan dan Pengajaran DIKDAS Kabupaten Buru/ Head of Education and Teaching Section of DEO Buru)
“The existing commitment is not yet translated well. We expect commitment from various community stakeholders including the sub-district head so that the goals of education in Buru truly can be achieved.”
Ye Umar Assegaf (Kabid Seni dan Budaya Dinas Pendidikan Kabupaten Buru/ Head of Arts and Culture Section, DEO Buru)
“I have to confess that the data collection/ processing system here is not as we hoped. Inter-agency coordination is weak, let alone inter-dinas coordination. This holds true for school data as well. We hope that with the MSS CDP program the data collection process can be carried out satisfactorily so that the data collected by the program will become a model system that we can use optimally.”
Sitti Kiahali (BAPPEDA Kabupaten Buru)
“So far Bappeda has tried to accommodate all programs including those of DEO. The main problem is: we need precise data and a data system. What needs to be done now is to synchronize the data system of the MSS CDP program so that the verifiable data are in accordance with Bappeda’s data system.”
Amiruddin (BKD Kabupaten Buru/ Regional Office of Employees, Buru)
“One of the problems we are facing is the mess of the data system. Look at teachers for example. There are no accurate data available. Also the [status of[ employees at the local office of Religious Affairs is a problem. How do we make a better system? The MSS program should be one of the solutions to deal with this problem.”
Sitti Sa’adia Launuru (Kabid Kemenag Kabupaten Buru/ Section Head Office of Religious Affairs Buru)
“We hope that the MSS CDP program will solve our problems. The main problem is the education servicing by the local government. The “kids of the land” under the Office of Religious Affairs are the responsibility of the Office of Religious Affairs, the same holds true for teachers and inspectors. We hope that this will become a joint responsibility.”
Seram bagian Timur
Muchsin Cecen Aurela (Asisten I Pemerintah Kab. Seram bagian Timur/ Assistant I, Government of Seram Bagian Timur)
“The recent inter-agency meeting was the first of its sort. Such meetings should be held more often and scheduled. The condition of MSS is not optimal, and that should push us to improve MSS achievement. One of the ways is to build commitment so that education can be improved in the future.”
Arobi Kelian (Ketua Komisi C – DPRD Kab. Seram bagian Timur/ Head of C Committee, DPRD Seram Bagian Timur)
“The data collection and analysis of the MSS program may become a momentum to equalize the current imbalance. It will become a reference point for improving the quality of education at the DEO and the Office of Religious Affairs. We hope that the DPRD will be more involved for reasons of synchronization. We should have more frequent meetings to accelerate, optimize and focused results.”
Ahmad Voth (Wakil Ketua Komisi C – DPRD Kab. Seram bagian Timur/ Deputy Head of C Committee, DPRD Seram Bagian Timur)
“It is important to set up a special team that deals with basic education servicing. The DPRD is ready to support this, including funding for educational development programs.”
Ekayati Wakanubun (BAPPEDA Kab. Seram bagian Timur)
“Bappeda will accommodate programs that are on the priority list, and will evaluate programs that are not top priority. Thus, it is hoped that the MSS activities will trigger some sort of “regional reaction-action” that is mutually agreed upon, and will function as a barometer of progress of education in Seram Bagian Timur.”
Moh. Iksan Keliwooy (DPPKAD Kab. Seram bagian Timur)
“This meeting comes at the right time to resolve the problems of education in Seram Bagian Timur. The availability of funds needs to be reviewed both in terms of finance and educational quality.”
Johni Rumagoran (Kabid Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur/ Head of Section of Junior Secondary Education, DEO Seram Bagian Timur)
“Education is a joint responsibility. Therefore, coordination has to be improved, especially in respect to implementation of the MSS program. The MSS are not the responsibility of one agency but of all. To push this further, now is the right time because the MSS program has opened a door.”
Moksen Mahu (Kemenag Kab. Seram bagian Timur)
“The problem of data is very important; we need to understand that madrasah are the direct responsibility of the Ministry of Religious Affairs while for private madrasah there is only some coordination. Madrasah under a foundation responsibility lies with the madrasah. We hope that the MSS program can bridge and unite data and [makes us realize that] madrasah are a joint responsibility.”
Uya Leurima (RRI Bula Kab. Seram bagian Timur/ Radio of Indonesia, Bula, Seram Bagian Timur)
“RRI Bula has only limited coverage, but support to the development of education is very strong. So far, several news items dealing with MSS have been broadcasted so that we hope that understanding of the MSS will be strengthened.”